Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengungkap alasan di balik kebijakan pemerintahannya dalam menghapus tantiem di BUMN yang mengalami kerugian dan memangkas jumlah komisaris BUMN. Prabowo menemukan kejanggalan terkait tantiem yang diberikan kepada direksi atau komisaris BUMN, di mana dirinya menganggapnya sebagai hal yang tidak masuk akal. Ia bahkan mencontohkan kasus di masa lalu dimana ada komisaris BUMN yang mendapatkan tantiem hingga Rp 40 miliar meskipun hanya menghadiri rapat sebulan sekali.
Dalam rangka menata kembali BUMN yang merugi, Prabowo juga mengungkapkan keputusannya untuk memotong jumlah komisaris yang terlalu banyak dan merapikan struktur pengelolaan perusahaan BUMN. Ia menekankan pentingnya menjaga setiap rupiah uang rakyat dan belanja yang berkualitas, serta mendorong efisiensi belanja negara guna menciptakan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Prabowo juga menekankan bahwa belanja negara harus memberikan manfaat yang tangible, seperti menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam upayanya untuk reformasi BUMN demi keberlangsungan dan efisiensi perusahaan negara, Prabowo memberikan arahan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mengawasi dan menata kembali struktur komisaris di BUMN agar lebih efektif dan efisien.
