Tragedi krisis kebangsaan pada akhir pekan lalu menggambarkan krisis moral dan kepemimpinan di Indonesia. DPR RI disorot karena gagal mewakili suara rakyat, pemerintah pusat dianggap abai, dan aparat bertindak dengan represif. Dampaknya adalah kehidupan rakyat yang terancam.
Amarah rakyat meletus di berbagai daerah setelah kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas tertimpa mobil rantis Brimob. Fasilitas umum, termasuk kantor pemerintahan dan legislatif, menjadi target kemarahan massa.
Demonstrasi yang berakhir dengan kekacauan ini dipandang sebagai cara rakyat menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan mereka.
Berbagai tuntutan dari masyarakat mulai beredar di media sosial, dengan 11 poin utama yang diungkapkan. Diantaranya adalah pemecatan Kapolri atas tindakan aparat yang represif, investigasi independen atas kematian Affan Kurniawan, serta reformasi Polri untuk kembali fokus pada melindungi rakyat. Ada juga desakan untuk pengesahan RUU Perampasan Aset dan pembahasan cepat RUU Transportasi Online untuk mendukung pekerja daring.
Tuntutan ini juga mencakup reformasi DPR, audit anggaran DPR, pemotongan gaji anggota DPR, memastikan BUMN transparan, dan keadilan untuk keluarga Affan Kurniawan. Masyarakat menuntut perubahan yang signifikan dalam sistem politik dan penegakan hukum di Indonesia.
DPR diminta untuk merespons 11 poin tuntutan ini dalam waktu 7 hari, jika tidak, mereka berpotensi menghadapi gelombang aksi lanjutan dari masyarakat yang tidak puas dengan kepemimpinan dan kebijakan yang ada.
