Pembatalan hasil pemilu presiden di Rumania oleh Mahkamah Konstitusi baru-baru ini memperlihatkan betapa berbahayanya penetrasi serangan siber terhadap demokrasi global. Keputusan tersebut bukan sekadar peristiwa nasional, melainkan peringatan bagi seluruh negara demokrasi, termasuk Indonesia, akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi ancaman digital, terutama bila ancaman itu melibatkan keterlibatan negara asing sebagai pelaku utamanya.
Peristiwa di Rumania menawarkan pelajaran konkret bahwa serangan siber berskala besar, yang dirancang dan dijalankan secara sistematis dengan dukungan negara, mampu menggoyahkan landasan demokrasi suatu bangsa. Alih-alih hanya menjadi kejahatan digital yang menyasar data, kini modus serangan telah berkembang jauh lebih canggih. Serangan itu menggabungkan dua pendekatan: infiltrasi teknis terhadap infrastruktur pemilu dan penyebaran propaganda lewat dunia maya.
Mengupas lebih dalam pola serangan, diketahui bahwa selama proses pemilu, Rumania menghadapi gelombang serangan pada tulang punggung teknologi komunikasi yang digunakan oleh badan penyelenggara pemilu. Penetrasi yang jumlahnya lebih dari 85.000 kali dalam waktu singkat hanya mungkin dilakukan oleh kelompok dengan sumber daya besar serta jaringan luas, ciri yang merujuk pada dukungan kekuatan politik asing yang terorganisasi.
Selain itu, kekacauan dihasilkan oleh upaya manipulasi opini melalui kanal digital, seperti TikTok dan Telegram. Kampanye terorganisasi mengangkat narasi kandidat ultra-nasionalis tertentu yang ternyata mendapat keuntungan suara signifikan. Semua proses ini didukung oleh aliran dana ilegal dan strategi disinformasi yang rumit. Fakta-fakta tersebut menempatkan keputusan pembatalan pemilu sebagai konsekuensi dari kegagalan sistemik dalam menjaga keaslian suara maupun legalitas pemilu.
Melihat ancaman global ini, Indonesia menyadari perlu meningkatkan kewaspadaan serta pertahanan siber. Negara dengan populasi digital masif seperti Indonesia sangat mungkin menjadi target berikutnya, baik dari segi potensi serangan pada sistem pemilu maupun infiltrasi opini publik via disinformasi. Pengalaman Rumania menjadi peringatan agar penguatan infrastruktur digital bukan hanya soal teknis, melainkan menjadi bagian strategi keamanan nasional.
Risiko nyata yang dihadapi meliputi gangguan dalam proses penghitungan suara, menurunkan kepercayaan rakyat pada institusi demokrasi, hingga menciptakan pembelahan sosial di masyarakat melalui narasi digital yang menyesatkan. Bahaya demikian juga menimbulkan efek jangka panjang berupa ancaman terhadap kedaulatan negara dan kestabilan politik bangsa.
Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia perlu beradaptasi lebih proaktif dengan situasi global mutakhir. Lembaga seperti POLRI, BSSN, Kementerian Komunikasi dan TNI mesti saling bersinergi dalam merancang strategi pertahanan siber yang komprehensif, bukan sekadar menindak pelaku kejahatan siber pada tataran kasus individual.
Selain meningkatkan perangkat pengamanan dan deteksi dini, membangun kapasitas kognitif masyarakat melalui pendidikan literasi digital sangat penting agar mereka tidak mudah terjebak oleh arus disinformasi. Upaya peningkatan kemampuan deteksi sumber ancaman, strategi mitigasi, serta pengawasan dana kampanye politik di ruang digital perlu dijadikan prioritas utama.
Pengalaman Rumania seharusnya tidak dianggap angin lalu di tengah semakin besarnya penggunaan ruang digital dalam setiap aspek kehidupan berbangsa. Demi melindungi pilar demokrasi dari serangan lintas batas, investasi di keamanan siber dan pendidikan digital adalah harga mati yang tak bisa ditawar untuk masa depan Indonesia.
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Serangan Hibrida, Disinformasi Digital, Dan Ancaman Terhadap Demokrasi Indonesia
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Ketika Demokrasi Di Indonesia Terancam
