Pada sebuah insiden baru-baru ini, seorang pengusaha baja asal China menuduh pejabat di Indonesia mudah menerima suap. Pengakuan tersebut disampaikan di hadapan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Isu ini kemudian menjadi perbincangan hangat, termasuk di kalangan Pegiat Media Sosial seperti Sarah Pandjaitan. Sarah mengekspresikan keprihatinannya terkait praktik menyogok pejabat di Indonesia, dan mengajukan pertanyaan apakah ada yang pernah terlibat atau terpaksa melakukan hal tersebut.
Semua bermula ketika Purbaya melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan baja China yang diduga melakukan penggelapan pajak. Perusahaan tersebut adalah PT Power Steel Mandiri (PSM) yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Purbaya menegaskan bahwa tindakan inspeksi tersebut dilakukan untuk membantah anggapan bahwa pejabat Indonesia mudah menerima suap.
Dalam kasus ini, negara diperkirakan mengalami kerugian lebih dari Rp500 miliar. Selain PT PSM, masih ada dua perusahaan lain, yaitu PT PSI dan PT VPM, yang juga diduga terlibat dalam praktik penggelapan pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menambahkan bahwa kerugian negara akibat tindakan tersebut mencapai ratusan miliar.
Ditjen Pajak akan terus menelusuri kasus ini hingga ke struktur pemegang saham perusahaan terkait. Modus operandi yang digunakan oleh ketiga perusahaan ini antara lain mencakup pelaporan surat pemberitahuan palsu tanpa pemungutan pajak, serta penggunaan rekening karyawan dan pengurus untuk menyembunyikan omzet perusahaan. Semua praktik ini dilakukan dalam rentang waktu 2016-2019. Melihat kasus ini, Purbaya menegaskan bahwa pejabat di Indonesia tidak dapat disogok, dan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pelaku.
