Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan, Idrus Marham, memberikan tanggapan terhadap kritik publik terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga Islam di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Kritik tersebut viral di media sosial, termasuk video TikTok yang menyoroti perbandingan antara pembangunan gedung mewah di Jakarta dengan kondisi kemiskinan dan infrastruktur pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Idrus menegaskan bahwa kritik adalah hal yang sah, namun perlu dipahami dengan benar agar tidak salah menafsirkan kebijakan pemerintah.
Menurut Idrus, kebijakan Presiden Prabowo telah menetapkan prioritas nasional seperti program Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah, pengentasan kemiskinan, dan penurunan stunting. Persoalan yang muncul di lapangan bukan terletak pada arah kebijakan, melainkan pada pelaksanaan teknis di tingkat daerah dan kementerian terkait. Idrus menekankan perlunya perbaikan koordinasi, pengawasan, dan kinerja di level pelaksana untuk meningkatkan efektivitas program-program tersebut.
Terkait dengan pembangunan gedung MUI dan lembaga Islam, Idrus menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memiliki tujuan strategis dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat moral bangsa, dan merawat persatuan nasional. Ia menekankan bahwa gedung-gedung tersebut tidak hanya sebagai kemewahan, tetapi juga sebagai kebutuhan penting bagi bangsa. Meskipun demikian, Idrus menegaskan pentingnya kritik publik sebagai alarm sosial bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
