Menurut pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, pemerintah diduga menggunakan tekanan psikologis terhadap para aktivis dan pengkritik yang vokal. Data intelijen digunakan untuk menekan pihak-pihak yang dianggap mengganggu stabilitas politik hingga mereka terpaksa mundur atau berurusan dengan hukum. Heru memberikan contoh kasus Rismon, pakar digital forensik yang keras dalam kritik terhadap kekuasaan. Kasus pemalsuan ijazah yang menimpa Rismon digunakan sebagai senjata untuk menghancurkannya sehingga ia memilih untuk mundur. Selain itu, Heru juga membahas Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait isu MBG dan menyebabkan perubahan besar-besaran oleh pihak tersebut. Kritik yang dilontarkan Tiyo tidak hanya terfokus pada isu MBG tetapi juga merambah ke persoalan strategis lain yang dianggap merugikan masyarakat. Aktivis rentan menjadi sasaran tekanan melalui data intelijen yang mengungkap kelemahan atau cacat pribadi. Situasi ini menunjukkan adanya pola tekanan psikologis yang dilakukan pemerintah terhadap para aktivis dan pengkritik yang memiliki pandangan berbeda.
Pola Represif Pemerintah terhadap Aktivis: Kajian Tekanan Intelijen
Read Also
Recommendation for You

Pemerintah membuka peluang karier besar-besaran bagi talenta muda Indonesia dengan membuka 30.000 formasi Manajer Koperasi…

Gelombang penipuan digital yang menyasar masyarakat peminat seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali marak terjadi…

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) baru-baru ini…









