Ketika berbicara tentang konservasi di Indonesia, masyarakat umumnya akan langsung membayangkan hutan lebat, binatang ikonik, serta maraknya kasus habitat yang rusak ataupun ancaman kepunahan satwa. Namun, diskusi semacam ini kerap luput menempatkan manusia sebagai bagian inti dari permasalahan dan solusi konservasi. Wahdi Azmi, dokter hewan serta penggiat konservasi yang telah lama berkecimpung dalam penanganan konflik manusia dan gajah di Sumatera, menekankan pentingnya mengubah cara pandang tersebut.
Dalam sebuah diskusi terkait kebijakan surat edaran dari Ditjen KSDAE pada tahun 2025, Wahdi menyampaikan bahwa upaya konservasi tidak seharusnya hanya berfokus pada perlindungan satwa atau ekosistem. “Jika masyarakat sekitar tidak memperoleh manfaat nyata dari aktivitas konservasi, maka upaya tersebut akan sulit bertahan,” ujar Wahdi. Pernyataan ini dirangkum dari pengalamannya selama bertahun-tahun di lapangan, di mana ia menyaksikan sendiri bagaimana akar konflik manusia dan satwa justru sering kali berasal dari dinamika sosial dan ekonomi yang belum terintegrasi.
Saat area hutan diubah menjadi perkebunan atau pemukiman, satwa kehilangan habitat, sementara masyarakat lokal mengalami tekanan ekonomi akibat keterbatasan lahan dan sumber daya. Pada akhirnya, gesekan antara manusia dan satwa menjadi konsekuensi yang tidak terelakkan. Menurut Wahdi, respon serta pendekatan kita terhadap kenyataan ini menjadi kunci keberhasilan konservasi.
Pendekatan konservasi yang cenderung protektif—menetapkan wilayah larangan, membatasi aktivitas penduduk, serta menjalankan kontrol ketat—di atas kertas terlihat ideal untuk menjaga kelestarian. Namun realita di lapangan menunjukkan kebijakan tersebut justru sering menimbulkan keterasingan antara konservasi dan keseharian masyarakat. Akibatnya, banyak warga yang melihat proyek pelestarian sebagai hambatan, bukan sebagai peluang.
“Kita kerap lupa bahwa manusia juga bagian dari ekosistem tersebut,” tandas Wahdi. Menurutnya, diperlukan sebuah integrasi yang menghubungkan kepentingan ekologis, ekonomi lokal, dan pendidikan masyarakat. Tanpa hal itu, upaya konservasi mudah goyah karena sangat bergantung pada intervensi dari luar.
Implementasi pemikiran Wahdi mulai diterapkan di berbagai tempat, salah satunya di kawasan Mega Mendung, Bogor. Kawasan perbukitan tersebut menghadapi tekanan konversi lahan akibat kebutuhan pembangunan metropolitan Jabodetabek. Namun, di bawah kepemimpinan Andy Utama bersama Yayasan Paseban, dibangunlah sistem baru di Arista Montana yang tidak membedakan batas tegas antara pelestarian alam dan aktivitas ekonomi manusia.
Di Mega Mendung, kegiatan pertanian organik dikembangkan secara kolektif oleh masyarakat lokal. Seluruh proses, mulai pengolahan lahan hingga pemasaran hasil tani, mendapat pengarahan profesional. Warga pun menerima pelatihan khusus terkait pertanian ramah lingkungan, sehingga mereka paham bahwa menjalankan praktik berkelanjutan bukan hanya menjaga alam, tapi juga memastikan kesejahteraan ekonomi sendiri.
Konservasi di sini bukan lagi soal larangan, melainkan pondasi untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberhasilan model ini tidak lepas dari peran Yayasan Paseban yang aktif memberikan edukasi serta pelatihan praktis agar warga mampu mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Dengan terbangunnya pemahaman bahwa keberlanjutan bisa menjadi sumber penghidupan, semakin banyak masyarakat yang mau terlibat secara aktif.
Pendekatan terintegrasi terbukti mampu mencapai perubahan mendasar, yakni menempatkan masyarakat sebagai subjek utama konservasi, bukan sekadar objek kebijakan. Hal serupa ditemukan Wahdi di Sumatera, di mana konflik terjadi ketika ruang hidup manusia dan satwa tidak seimbang serta tidak ada keterhubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Sedangkan di Mega Mendung, integrasi ekologis dan ekonomi justru mengurangi potensi konflik sejak awal.
Inti dari semuanya jelas—konservasi tidak akan berjalan efektif bila hanya bertumpu pada pembatasan wilayah atau pengawasan dari pihak luar. Kapasitas masyarakat lokal memegang peranan penting. Banyak kegagalan konservasi sebenarnya berawal dari kurangnya pelibatan dan pelatihan masyarakat. Tetapi, apabila rakyat diajak berpartisipasi, dilengkapi keterampilan, serta diberikan akses ekonomi yang nyata, maka konservasi berubah jadi bagian dari kebutuhan bersama.
Pelajaran dari praktik di lapangan dan refleksi Wahdi menyoroti kebutuhan mendesak akan model konservasi integratif. Indonesia ke depan tak hanya butuh kawasan pelestarian yang luas, namun juga model yang menghubungkan aspek ekologi dengan perekonomian warga. Konservasi harus hadir dalam ekosistem sosial, menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan, serta jembatan antara pengetahuan dan praktik.
Tanpa integrasi yang kuat, konservasi terus terancam dan hanya menjadi pertahanan terakhir menghadapi kerusakan. Namun, ketika pelestarian alam dirasakan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat, ia berkembang menjadi basis utama kemajuan bersama. Sebagaimana Wahdi tekankan, persoalan konservasi seharusnya tidak berhenti pada upaya menjaga alam saja, melainkan juga memastikan adanya alasan yang kuat bagi manusia untuk terlibat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
Sumber: Wahdi Azmi Sebut Konservasi Harus Memberi Manfaat Bagi Masyarakat
Sumber: Dari Gajah Ke Mega Mendung, Ketika Konservasi Harus Menghidupi
