Dalam beberapa waktu terakhir, dua publikasi pemerintah memberikan gambaran perkembangan desa di Indonesia yang tampak berbeda. Data Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 menekankan penguatan modal sosial dan perbaikan infrastruktur di desa-desa, sementara KepMendes PDTT Nomor 343 Tahun 2025 dari Kemendesa mengonfirmasi pertumbuhan jumlah desa berstatus maju dan mandiri.
Walau sepintas terkesan bertolak belakang, ternyata kedua referensi tersebut mengisyaratkan titik temu penting: lonjakan administrasi dan infrastruktur belum sepenuhnya diikuti oleh kemajuan ekonomi di perdesaan.
Dominasi desa dalam struktur wilayah Indonesia masih sangat kuat. Dengan lebih dari 84 ribu wilayah setingkat desa menurut BPS, sekitar 75 ribu di antaranya berstatus desa. Ada 20.503 desa mandiri serta 23.579 desa maju, sedangkan sisanya masih di tahap berkembang, tertinggal, atau sangat tertinggal.
Keberhasilan administratif mencerminkan kemajuan, tetapi separuh desa masih menghadapi tantangan ekonomi. Selama dekade terakhir, pembangunan fisik dan transfer dana desa telah membantu, namun inti masalah tetap ada: pola ekonomi desa belum berubah signifikan, terutama karena masih didominasi sektor pertanian.
Hampir 67 ribu desa menggantungkan pendapatan pada pertanian, dan sebagian besar masih berfokus pada produksi bahan mentah. Meski lebih dari 25 ribu desa punya produk unggulan, akses mereka ke pasar yang lebih luas masih terbatas.
Perbaikan akses infrastruktur dan layanan keuangan memang sudah terasa; 63 ribu desa sudah memanfaatkan KUR dan terhubung jaringan telekomunikasi. Namun, konektivitas dan kualitas layanan masih belum merata, terutama di daerah rural yang jauh.
Kesenjangan desa dan kota tetap nyata, baik dalam hal kemiskinan—yang masih di kisaran 11 persen di desa, hampir dua kali lipat dari kota—maupun kedalaman kemiskinan yang mengindikasikan risiko ekonomi yang tinggi di desa. Kota memiliki daya ekonomi lebih besar, sementara tingkat kemakmuran di desa cenderung datar dan rendah.
Tantangan terbesar desa kini adalah memperbaiki struktur ekonomi dan meningkatkan produktivitas, bukan sekadar memperbaiki fisik desa. Menghadapi fragmentasi ekonomi, solusi inovatif menjadi kebutuhan mendesak.
Koperasi dapat mengambil peran sentral dalam membenahi ekonomi desa. Seperti yang dinyatakan World Bank dalam laporan tahun 2006, koperasi memberikan manfaat besar bagi negara berkembang karena menitikberatkan kepemilikan lokal dan memperluas akses keuangan serta jasa ekonomi.
Selain sebagai alternatif penguatan ekonomi komunitas, koperasi juga mempertemukan produsen kecil agar kuat secara kolektif, meningkatkan akses ke pasar, teknologi, dan efisiensi produksi lewat kerja sama yang partisipatif.
Inisiatif pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih jadi semakin penting untuk mendorong konsolidasi produksi dan memperluas jaringan pemasaran desa yang masih tersebar. Namun, efektivitasnya sangat bertumpu pada rancangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan nyata di desa.
Laporan CELIOS menyoroti risiko pendekatan top-down yang bisa menghadirkan tantangan baru, terutama bila tidak berpijak pada situasi dan kebutuhan lokal. Walaupun begitu, mereka mengakui perlunya intervensi eksternal untuk mengatasi kelemahan kapasitas usaha dan kelembagaan ekonomi desa.
Kecepatan implementasi menjadi penentu dampak kebijakan. Presiden RI menginstruksikan percepatan realisasi program koperasi ini, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, agar proses rekrutmen dan pelatihan SDM segera berjalan dan bisa mulai operasional pada Agustus.
Momentum percepatan ini diharapkan mampu menutup celah antara kemajuan administratif dan performa ekonomi desa. Dalam konteks ini, keikutsertaan TNI menjadi sangat momentum. TNI, melalui jaringannya yang hingga ke pelosok desa dan pengalaman dalam pembangunan wilayah, diharapkan dapat memperlancar penguatan SDM, pendistribusian, hingga pengawasan implementasi program koperasi.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, yang menyatakan bahwa pelibatan TNI akan mempercepat pembangunan, bahkan menurunkan biaya konstruksi Kopdes Merah Putih. Pemerintah menargetkan koperasi tersebut mulai beroperasi Agustus 2026.
Meskipun demikian, seluruh percepatan harus tetap berada dalam pengawasan yang terkoordinasi dengan baik. Instruksi Presiden berperan vital sebagai panduan sinergi lintas kementerian dan lembaga, sehingga langkah akselerasi tidak justru memunculkan masalah baru akibat koordinasi yang lemah.
Implementasi koperasi yang menitikberatkan partisipasi warga, disesuaikan kebutuhan setempat, serta terintegrasi dengan kegiatan ekonomi sehari-hari akan memperbesar peluang koperasi menjadi motor pengurang ketimpangan struktural antara desa dan kota. Jika seluruh unsur tadi terpenuhi, koperasi tak hanya sekedar simbol, melainkan benar-benar memperbaiki nasib ekonomi perdesaan Indonesia.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
