Darurat militer adalah status hukum di mana sebagian atau seluruh wilayah negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Dalam kondisi ini, kendali keamanan dan ketertiban dialihkan kepada pihak militer karena situasi dianggap memerlukan penanganan khusus. Keadaan tersebut biasanya diberlakukan ketika ancaman yang muncul tidak dapat ditangani secara efektif oleh aparat sipil. Penyebab diberlakukannya darurat militer termaktub dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Darurat militer dapat diterapkan jika keamanan atau ketertiban hukum di seluruh atau sebagian wilayah negara terancam oleh berbagai faktor seperti pemberontakan, kerusuhan, atau bencana alam sehingga tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Selain itu, timbulnya perang, bahaya perang, atau pelanggaran wilayah negara juga merupakan alasan diberlakukannya darurat militer.
Dampak dari darurat militer juga sangat signifikan. Salah satunya adalah pembatasan hak sipil, dimana hak-hak dasar seperti kebebasan berkumpul dan berpendapat sering kali dibatasi. Penguasaan properti dan infrastruktur juga akan dialihkan kepada militer, yang berwenang menguasai sarana transportasi, pelabuhan, stasiun, hingga lalu lintas umum. Pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial serta penegakan hukum yang ketat juga termasuk dampak dari penerapan darurat militer. Indonesia sendiri pernah beberapa kali memberlakukan darurat militer, misalnya di Timor Timur pada tahun 1999 dan di Aceh antara tahun 2003-2004.
Darurat militer merupakan langkah ekstrem yang diambil pemerintah untuk mengatasi ancaman serius terhadap negara. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas nasional, namun penerapannya seringkali membawa konsekuensi yang luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk memberlakukan darurat militer harus melalui pertimbangan matang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dampak dari langkah ini dapat dirasakan pada pembatasan hak-hak sipil serta terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemahaman akan pentingnya keputusan dalam penerapan darurat militer diharapkan dapat memberikan gambaran luas bagi masyarakat tentang implikasi dan dampak dari tindakan tersebut.
