Pakar Hukum Tata Negara Bivitri: Kekurangan Checks and Balances dalam RUU TNI

Utut Adianto, Ketua Komisi I DPR RI, telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum Revisi UU TNI disahkan. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai hal, termasuk RUU TNI yang sedang menjadi perhatian publik. Utut menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak keberatan dengan RUU TNI yang akan segera dibahas dalam sidang paripurna DPR. Namun, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menunjukkan keraguannya terhadap pemeriksaan kembali atas RUU ini. Melalui cuitan di akun pribadinya, Bivitri menyebut bahwa perintah komandan terkait RUU TNI sudah jelas, mengisyaratkan kekhawatiran terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa checks and balances dalam sistem belum cukup kuat, menandakan potensi mundurnya demokrasi di negeri ini. — Erfyansyah/fajar

Source link