Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Budi Gunawan, telah memberikan respons terhadap maraknya aktivitas organisasi masyarakat yang dianggap bermasalah dalam masyarakat. Beliau memutuskan untuk turun tangan dalam mengatasi berbagai ormas yang dinilai mengganggu pelaku usaha. Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap premanisme dan aktivitas yang dapat mengganggu investasi serta ketertiban umum. Gangguan ini tidak hanya berdampak pada pedagang kaki lima, tetapi juga pada pusat perputaran industri.
Menyadari bahwa tindakan ormas dan premanisme telah menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia, Budi Gunawan menyatakan bahwa negara tidak akan diam terhadap ancaman terhadap stabilitas nasional dan ketertiban sosial. Beliau menekankan pentingnya bertindak tegas dan terukur dalam situasi ini untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah juga merencanakan pembinaan khusus untuk memutus rantai premanisme guna menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan aman bagi investor. Dalam hal ini, Budi Gunawan mengatakan bahwa pemerintah secara penuh memberikan perhatian terhadap masalah ini. Salah satu langkah yang akan segera dilakukan adalah membuka kanal pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan gangguan yang mereka alami dari oknum maupun kelompok ormas.
Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan serta keamanan bagi pelaku usaha dan masyarakat secara umum. Semua pihak yang merasa terganggu atau tekanan dari ormas dapat menggunakan saluran resmi yang disediakan oleh pemerintah untuk menyampaikan keluhannya.
