Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, menanggapi pernyataan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyatakan bahwa rencana penayangan video Presiden Prabowo Subianto di bioskop tidak bertentangan dengan aturan. Gigin menyatakan bahwa langkah tersebut sebenarnya terkesan berlebihan dan menyerupai praktik di beberapa negara yang menjadikan pemimpin mereka sebagai simbol negara.
Menurut Gigin, gaya kepemimpinan seperti ini bukanlah hal baru di dunia dan mungkin terinspirasi oleh negara-negara di Blok Timur seperti Uni Soviet dan Yugoslavia yang sudah tidak lagi ada. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa penayangan video Presiden Prabowo Subianto di bioskop merupakan bagian dari strategi komunikasi publik pemerintah.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menjelaskan bahwa pemanfaatan bioskop sebagai medium komunikasi publik adalah hal yang wajar dan penting untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat bersifat resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Fifi, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyebarkan informasi mengenai program dan kebijakan penting kepada masyarakat.
Fifi juga menyatakan bahwa pemerintah memilih layar lebar sebagai sarana komunikasi publik karena dianggap efektif dalam menjangkau masyarakat. Selama tidak melanggar aturan yang berlaku, penggunaan bioskop sebagai medium komunikasi publik dianggap sah dan wajar.
