TPDI Akan Mengajukan Gugatan ke PTUN Terhadap Presiden Jokowi terkait Dinas Politik dan Nepotisme

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menjadi pembicara dalam diskusi mengenai dinasti politik dan nepotisme oleh Presiden Jokowi dalam perspektif hukum positif dan dampaknya terhadap Pilpres 2024. Menurut Petrus, dalam hukum positif terdapat Tap MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN dan UU Nomor 28 Tahunn1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN melarang dan mengancam dengan pidana penjara setiap Penyelenggara Negara yang melakukan Nepotisme. Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Carrel Ticualu selaku Advokat Pemerhati Pemilu sekaligus anggota Perekat Nusantara) dan Julius Ibrani selaku Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI). Petrus juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang menurutnya bermuatan dinasti politik dan nepotisme oleh Joko Widodo, menjadi cacat konstitusi secara hukum, moral, dan etika serta tidak sah atas kekuatan ketentuan Pasal 17 Ayat 5 dan Ayat 6 UU Nomor 48 Tahun 2009.

Source link