Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki sejumlah permasalahan yang menciptakan kekhawatiran masyarakat. Mulai dari kasus keracunan yang tersebar luas, temuan nampan yang mencurigakan karena diduga mengandung minyak babi, hingga ditemukannya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG fiktif dalam jumlah yang mencapai ribuan.
Salah satu permasalahan yang tengah ramai diperbincangkan adalah keberadaan SPPG atau dapur MBG fiktif yang ternyata mencapai ribuan. BGN mengklaim ada sekitar delapan ribu SPPG yang telah ditetapkan, namun lima ribu di antaranya tidak memiliki keberadaan yang jelas. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa banyak SPPG tersebut hanya digunakan untuk tujuan komersial.
Selain masalah keberadaan fiktif SPPG, lemahnya pengawasan dari BGN terhadap operasional SPPG di lapangan juga menjadi sorotan. Banyak SPPG diketahui dikuasai oleh sekelompok individu tertentu, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait pengawasan yang dilakukan oleh BGN.
Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, juga menyoroti masalah koordinasi antara BGN dengan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa tanggung jawab pelaksanaan program MBG seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah, sehingga dibutuhkan koordinasi yang kuat antara semua pihak terkait.
Sahidin menegaskan pentingnya penyelesaian permasalahan ini agar program MBG dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terutama di wilayah Kepulauan Riau. Kekhawatiran muncul apabila program prioritas Presiden Prabowo Subianto malah terganggu oleh permasalahan seperti ini, sehingga perlu langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi.
